Di Balik Drama Cabut-Mencabut Visa antara Indonesia dan Israel

Selama ini, hubungan antara Indonesia dan Israel ibarat dua orang pacaran dengan diam-diam, sekarang mereka seperti putus hubungan.

Kemarin, pada hari Senin, 4 Jun 2018, saya terbang ke Singapore karena ada rapat dengan atasan saya di perusahaan sertifikasi kosher untuk Asia Tenggara. Begitu memasuki ruang kerjanya, Rabbi Mordechai Abergel, Chief Rabbi atau kepala para rabbi di Singapore segera berceloteh mengungkapkan keterkejutan beliau mengenai kondisi hubungan antara Indonesia dan Israel, yang terlihat semakin terpuruk.

“Kita semua terkejut bahwa akhirnya menjadi seperti ini. Semua mengira hubungannya semakin membaik dan sepertinya menuju masa depan yang menjanjikan,” ungkapnya.

Dalam hati, saya bertanya-tanya, beliau sedang mengacu pada kejadian yang mana yah? Rabbi ini adalah rabbi atas komunitas Yahudi di Singapore, dan salah satu jemaat beliau adalah Duta Besar Israel untuk Singapore, H.E. Simona Haperin, dan staff-staff Kedutaan lainnya. Banyak peristiwa yang mungkin beliau dengar dan ketahui dari mereka.

Setelah berbincang-bincang panjang lebar dengan Rabbi Abergel dan beberapa kawan-kawan Yahudi yang kebetulan bertemu dengan saya di Singapore hari itu, saya mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kejadian sebenarnya, di balik seluruh drama cabut mencabut visa ini.

 

LATAR BELAKANG

Menurut penuturan beberapa orang Yahudi di Singapore, Indonesia dan Israel memiliki sebuah kesepakatan bersama, untuk mengadakan percobaan pemberian visa turis kepada pasport Israel. Masa percobaan ini dimulai pada tanggal 1 May 2018. Sejak tanggal ini, setiap warga negara Israel dapat mengajukan visa turis ke KBRI mana saja, dengan biaya sekitar $135. Hal ini ternyata menjadi pengetahuan umum di kalanangan turis Israel. Karena, topik ini rupanya banyak dibicarakan di berita dan media sosial seperti Facebook. Seorang kawan dari Israel bernama Yair, yang tinggal di Asia Tenggara mengkonfirmasi hal ini.

 

Sebelumnya, warga negara Israel hanya dapat mengajukan aplikasi calling visa untuk bisnis. Visa ini membutuhkan waktu yang lama untuk disetujui, karena harus melalui penyelidikan BIN. Biaya yang harus dibayar pun tidak murah, yaitu sekitar $750-$800. Dengan visa ini, pemegang pasport Israel dapat memasuki Indonesia untuk urusan bisnisnya, dan tinggal paling lama 7 hari, tanpa dapat memperpanjangnya.

Tetapi dengan kesepakatan masa percobaan yang dimulai tanggal 1 May 2018 yang lalu, mereka dapat mengajukan visa untuk wisata saja, dengan waktu yang relatif lebih cepat (sekitar 2 minggu) dan biaya yang lebih terjangkau ($135). Berita ini menyebar dengan cepat (hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu), seperti virus di kalangan turis Israel. Sampai akhir minggu pertama, ada kira-kira 50-an warga negara Israel yang telah mengajukan turis visa untuk masuk Indonesia.

Pada tanggal 3 May 2018 (hanya 2 hari sesudah masa percobaan ini dimulai), media online Yahudi sayap kiri, mempublikasikan artikel berikut di dalam bahasa Inggris: “Indonesia, World’s Largest Muslim Country, to Issue Tourism Visas to Israelis“. Tentu saja artikel ini ditemukan dan segera menjadi viral di Indonesia, membuat kaum Muslim di Indonesia bereaksi keras. Di media sosial, ada banyak komentar makian dan tuntutan keras agar pemerintah Indonesia mengklarifikasi permasalahan ini.

Tanggal 6 May 2018, pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyangkal pengeluaran visa turist untuk WN Israel tersebut. “Hoax,” kata juru bicara Dirjen Imigrasi, seperti yang dikutip oleh The Jakarta Post: “News on tourist visas for Israelis is a hoax: Indonesian govt“.

 

GUNJANG-GUNJING

Di antara kalangan Yahudi Israel yang berada di Singapore, ada gunjang-gunjing bahwa berita ini menempatkan pemerintah Indonesia di posisi yang sulit dalam menghadapi media dan  di Indonesia; bahwa Indonesia mencari alasan untuk bisa “memutuskan hubungan” ini dengan Israel. Kebetulan, baru-baru ini, ada kejadian kerusuhan Gaza, yang dapat dijadikan alasan yang tepat, untuk putus hubungan secara sepihak.

Hal ini dilaporkan oleh website Middle East Monitor dalam artikel: Indonesia cancels visas for Israelis following Gaza massacre. Dengan alasan kerusuhan di Gaza, website tersebut menulis bahwa Indonesia telah “membatalkan” visa turist bagi warga negara Israel. Media ini memakai kata “membatalkan” — dengan kata lain, seolah-olah memang ada visa turis bagi WN Israel tersebut sebelumnya.

Berdasarkan ABC News, Australia, sejak tanggal 1 May 2018, ada 53 visa turis yang telah dikeluarkan oleh KBRI untuk pasport Israel. Hal ini juga diakui oleh MenKuHamKam yang diliput oleh KOMPAS. Di dalam tulisan tersebut, beliau mengakui bahwa ada 53 visa turis bagi Israel yang “ditolak”.

Menurut beberapa jemaat Yahudi di Synagoge di Singapore, sudah sempat ada yang jauh-jauh terbang dari Israel, mengeluarkan uang yang banyak untuk tiba di KBRI Singapore. Tetapi sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan info bahwa visa yang sebelumnya telah disetujui, telah dibatalkan dan dicabut. Terlunta-lunta lah para turis Israel ini di Singapore.

 

AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK

Bayangkan hal ini: ada dua pihak yang telah memiliki kesepakatan bisnis bersama. Kontrak sudah ditandatangani, semua legalitas sudah diurus. Ketika persetujuan (apapun itu) telah berlaku, salah satu dari pihak ini tiba-tiba mundur dan memutuskan hubungan secara sepihak. Seandainya inilah yang benar-benar terjadi di antara Israel dan Indonesia,  sangat bisa dimengerti, apabila sekarang Israel membalas dengan perlakuan yang setimpal.

Selama bertahun-tahun belakangan ini, hubungan antara Israel dan Indonesia berjalan mulus dan terus menerus, saling menguntungkan. Mengenai hubungan diam-diam atau backstreet ini, Tirto.co.id meliputnya satu setengah tahun yang lalu: Senang Berdagang dengan Israel.

 

PASCA PUTUS HUBUNGAN 

Sebagai balasan, Israel akhirnya melarang pasport Indonesia memasuki negaranya. Budaya Yahudi sedang berlaku di sini — mida k’neged mida. Apabila diterjemahkan, bahasa Inggrisnya adalah, “Measure for measure“. Atau dalam bahasa Indonesia, “Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, aku akan mengukurkannya padamu.” Atau dengan bahasa yang lebih lugas: pembalasan yang setimpal. Mata ganti mata, uang ganti uang, nyawa ganti nyawa. Total ban terhadap pasport Israel dibalas dengan total ban terhadap pasport Indonesia.

Yang tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia, sepertinya, adalah bahwa larangan pasport Indonesia masuk ke Israel, sebenarnya tidak terlalu mengguncang pariwisata negara Yahudi itu.

Perjalanan ziarah warga negara Indonesia ke Israel sebenarnya lebih menguntungkan bagi Palestina, Mesir dan Jordan. Mayoritas rombongan tidak mendarat di Israel, sehingga Israel tidak mendapatkan pemasukan pajak penerbangan. Mereka masuk perbatasan Israel melalui Jordan atau Mesir. Mayoritas rombongan juga tidak mengingap di hotel-hotel Israel, mereka menginap di daerah otoritas Palestina seperti Bethlehem, Yericho dan Ramallah. Hal ini dikonfirmasi oleh Pdt. Danny Soepangat, pendeta yang terkenal di Indonesia, yang sudah bolak-balik bawa ribuan orang Kristen ke Israel. Dalam statusnya di Facebook, beliau menulis:

 

Warga Palestina Arab yang berada di pelosok-pelosok, dan memiliki toko-toko oleh-oleh dan rumah-rumah makan, sekarang kehilangan sebagian besar pemasukan mereka. Berdasarkan laporan Jerusalem Post di artikel ini, rata-rata turis Indonesia menghabiskan uang $310 per hari selama perjalanan mereka. Ini tidak termasuk biaya penerbangan atau penginapan. Mayoritas dari pembelanjaan tersebut biasanya mengendap ke bisnis-bisnis wisata Arab Palestina.

Sekarang, setelah kedua sejoli ini putus hubungan, yang paling menderita pada akhirnya adalah bisnis-bisnis Indonesia (biro perjalanan ziarah Holy Land Tours), penerbangan-penerbangan Arab/ Muslim (Etihad, Qatar Airways, Emirates, Saudi Airline, Turkish Air), dan semua bisnis pariwisata di daerah Palestina, Jordan dan Mesir.

Bagi Israel, yang hanya kebagian remah-remah dari kue tourism ini, pemutusan hubungan ini tidak banyak mengguncang. Yang lebih banyak menderita dengan kebijakan pemerintah ini, justru adalah Indonesia, Palestina dan bisnis-bisnis di negara-negara Muslim lainnya. Hal ini juga diakui oleh Wakil Menteri Luar Negeri Palestina, Taysir Jaradat, kepada Arbi Sumandoyo, penulis dan wartawan untuk Tirto.id.

Mengenai kerugian Palestina atas hilangnya devisa negara dari turis-turis Indonesia, telah diliput oleh Tirto.id dengan sangat detail dan tajam dalam artikel ini: Dampak Aksi Balasan Israel atas Larangan Visa Indonesia.